REGULASI DESA

Regulasi mengenai desa terbaru terdiri atas 1 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, 30 Permendagri, 18 Permendesa-PDTT, 3 PMK dan 5 Putusan Mahkamah Konstitusi.

1 UU:

1. UU 6-2014 Desa

7 PP:

1. PP 43-2014 Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP 60-2014 Dana Desa yang Bersumber dari APBN
3. PP 22-2015 Perubahan Atas PP 60-2014
4. PP 47-2015 Perubahan Atas PP 43-2015 (terkenal dengan PP Tanah Bengkok)
5. PP 8-2016 Perubahan Kedua Atas PP 60-2014
6. PP 11-2019 Perubahan Kedua Atas PP 43-2014 (terkenal dengan PP Siltap)
7. PP 11-2021 BUMDesa

30 Permendagri:

1. Permendagri 111-2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri 112-2014 Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri 113-2013 Pengelolaan Keuangan Desa (dicabut)
4. Permendagri 114-2014 Pedoman Pembangunan Desa
5. Permendagri 39-2015 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (dicabut)
6. Permendagri 81-2015 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
7. Permendagri 82-2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
8. Permendagri 83-2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Permendagri 84-2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
10. Permendagri 1-2016 Pengelolaan Aset Desa
11. Permendagri 44-2016 Kewenangan Desa
12. Permendagri 45-2016 Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
13. Permendagri 46-2016 Laporan Kepala Desa
14. Permendagri 47-2016 Administrasi Pemerintahan Desa
15. Permendagri 110-2016 Badan Permusyawaratan Desa
16. Permendagri 1-2017 Penataan Desa
17. Permendagri 2-2017 Standar Pelayanan Minimal Desa
18. Permendagri 42-2017 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
19. Permendagri 65-2017 Perubahan Atas Permendagri 112-2014
20. Permendagri 66-2017 Perubahan Atas Permendagri 82-2015
21. Permendagri 67-2017 Perubahan Atas Permendagri 83-2015
22. Permendagri 96-2017 Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
23. Permendagri 137-2017 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
24. Permendagri 18-2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
25. Permendagri 20-2018 Pengelolaan Keuangan Desa
26. Permendagri 119-2019 Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
27. Permendagri 72-2019 Perubahan Atas Permendagri 137-2017
28. Permendagri 36-2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
29. Permendagri 72-2020  Perubahan Kedua Atas Permendagri 112-2014
30. Permendagri 73-2020 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

18 Permendesa-PDTT:

1. Permendesa 1-2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendesa 2-2015 Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Dicabut)
3. Permendesa 3-2015 Pendampingan Desa (Dicabut)
4. Permendesa 4-2015 Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
5. Permendesa 21-2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
6. Permendesa 2-2016 tentang Indeks Desa Membangun
7. Permendesa 22-2016 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
8. Permendesa 4-2017 Perubahan Atas Permendesa 22-2016
9. Permendesa 19-2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
10. Permendesa 11-2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
11. Permendesa 16-2019 Musyawarah Desa
12. Permendesa 17-2019 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dicabut)
13. Permendesa 18-2019 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
14. Permendesa 19-2019 Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020
15. Permendesa 19-2020 Perubahan Permendesa 18-2019
16. Permendesa 21-2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
17. Permendesa 7-2021 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
18. Permendesa 8-2022 Penetepan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

5 Putusan MK:

1. Putusan MK 147/PUU-VI/2009 E-Voting Pilkada
2. Putusan MK 128/PUU-XII/2015 Calon Kades dan Perangkat Desa tidak harus dari warga desa setempat
3. Putusan MK 42/PUU-XIX/2021 Periodisasi Jabatan Kepala Desa (bahwa penghitungan periodesasi jabatan kepala desa tidak sebatas pada UU 32-2004 saja)
4. Putusan MK 3/PUU-XX/2022 Sebutan Lokal Kades dan Perangkat Desa
5. Putusan MK 15/PUU-XXI/2023 Penolakan Masa jabatan kepala Desa 5 tahun 2 periode

3 PMK:

1. PMK 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa
2. PMK 128/PMK.07/2022 Perubahan Atas PMK 190/PMK.07/2021
3. PMK 201/PMK.07/2022 Pengelolaan Dana Desa